JAKARTA – Wakil Ketua TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani, menilai petinggi Partai Demokrat mengirim pesan yang ganjil kepada Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lewat usulan Rachland Nashidik agar koalisi semua parpol pengusung capres-cawapres dibubarkan terlebih dahulu.

Lewat usulan itu, menurut Arsul Sani, terbaca bahwa ada keinginan Partai Demokrat untuk bergabung ke KIK sebagai wadah parpol pengusung duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Namun menjadi ganjil karena meminta KIK juga dibubarkan.

"Dengan usulannya itu, PD mengirim pesan ganjil kepada partai-partai KIK," kata Arsul Sani, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Sekjen PPP itu menilai, Partai Demokrat sudah menunjukkan keinginan yang aneh meski belum bergabung dengan KIK. Seharusnya Demokrat berusaha menciptakan pemahaman bersama yang bisa diterima semua unsur di KIK.

Baca juga

PSI Soal Cawapres 2029: Keputusan di Tangan Prabowo

"Jangan-jangan nanti kalau sudah di dalam KIK, juga aneh-aneh komunikasi publiknya dengan sesama anggota KIK," ujar dia.

Arsul Sani meminta agar Partai Demokrat menata gaya komunikasi publik para petingginya. Kalau ada keinginan masuk ke KIK untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, maka perlu bersikap naik.

"Kecuali memang Partai Demokrat sebenarnya tidak ingin, artinya maunya jadi penyeimbang saja ke depan seperti posisinya sekarang," imbuhnya.

PPP lanjut dia, juga tidak mempersoalkan apakah Partai Demokrat sedang berusaha merayu PDI Perjuangan sebagai pimpinan koalisi di KIK. Penilaian itu diserahkan kepada publik. "Yang penting adalah siapa pun yang ingin masuk ke KIK, maka perlu menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi dan relasi kami di KIK yang memang barangkali berbeda dengan di kubu 02," tandasnya. (*)